PGN Ditunjuk Kelola 21 Ribu Jaringan Gas di Tarakan

Jakarta (katakabar)  –  PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ditunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengoperasikan  21 ribu jaringan distribusi gas bumi bagi konsumen rumah tangga di Tarakan, Kalimantan Utara.

seperti tertuang dalam dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015, penunjukan tersebut dalam rangka mempercepat program konversi energi ke bahan bakar gas bagi rumah tangga.

Demikian disampaikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro dalam keterangan resminya kemarin, bahwa PGN memiliki komitmen yang kuat mendukung pemerintah dalam perluasan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

98Jaringan distribusi gas (Jargas) di kota Tarakan dibangun pemerintah menggunakan APBN 2010, dengan total sambungan rumah (SR) sebanyak 3.366 sambungan di  Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Karangbalik. Pasokan gas bumi di dapat dari PT Medco EP Indonesia dengan alokasi sebanyak 0,7 MMSCFD.

Sementara  Walikota Tarakan Sofian Raga berharap penugasan PGN ini tidak hanya berhenti untuk Jargas rumah tangga, tetapi dikembangkan pula untuk memasok gas ke industri.  “Sehingga tidak hanya sambungan rumah tangga yang dapat menikmati gas bumi, namun juga dapat berkembang ke industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan,” kata Sofian Raga.

Berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 0651.K/12/MEM/2011 tanggal 3 Maret 2011 sebelumnya, Jargas di kota Tarakan dioperasikan oleh PT Perusahaan Daerah Kota Tarakan (BUMD milik Pemerintah Kota Tarakan). Kemudian terbit Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa yang Dijual oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan. Beleid tersebut memutuskan biaya berlangganan rumah tangga sebesar  Rp3.492 per meter kubik setiap bulannya.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dengan asumsi pemakaian gas berkisar 10-15 meter kubik per bulan, maka rumah tangga dibebankan biaya sekitar Rp35 ribu hingga Rp60 ribu per bulan. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menikmati efisiensi dan dampak berganda dari konsumsi energi sehari-hari.

Apabila mengacu pada rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2016, tambah Djoko, Direktorat Jenderal Migas akan melakukan pengembangan Jargas di Kota Tarakan sebanyak 21 ribu sambungan rumah tangga, dengan menunjuk PGN sebagai pelaksana. Sehingga dengan pengembangan Jargas di tarakan tersebut, maka jumlah pelanggan rumah tangga PGN akan bertambah sebesar 43 persen dari posisi saat ini 100 ribu rumah tangga.

PGN Dapat Tugas Kelola Jaringan Gas Kota Tarakan

akarta, GATRAnews – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mendapat penugasan dari Kementerian ESDM untuk mengoperasikan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) yang dibangun pemerintah di kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015. Sebelumnya, berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 0651.K/12/MEM/2011 tanggal 3 Maret 2011, jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan tersebut dioperasikan oleh PT Perusahaan Daerah Kota Tarakan (BUMD milik Pemerintah Kota Tarakan).

“Kami memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pemerintah dalam perluasan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat,” kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut dia, PGN juga mendapatkan penugasan dari Kementerian ESDM untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan gas rumah tangga di 11 kota/kabupaten lainnya sebanyak 43.334 sambungan rumah tangga. Selain Tarakan, kota/kabupeten tersebut adalah Semarang, Blora, rumah susun di Jabodetabek, Bogor, Cirebon, Palembang, Surabaya, Depok, Bekasi, dan Sorong.

Pelanggan baru rumah tangga tersebut akan menambah jumlah pelanggan PGN sebesar 43%, di mana pelanggan rumah tangga PGN yang ada saat ini 100.000 rumah tangga. PGN juga terus mengembangkan jaringan gas rumah tangga melalui Program PGN Sayang Ibu dengan melakukan penambahan 1 juta sambungan baru rumah tangga.

Jargas Kota Tarakan dibangun pemerintah dengan dana APBN pada 2010 dengan total sambungan rumah (SR) 3.366 sambungan. Tersebar di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Karangbalik. Dengan pasokan gas bumi dari PT Medco EP Indonesia alokasi sebesar 0,7 MMSCFD.

Pada 2016, Kementerian ESDM Ditjen Migas dengan sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2016 akan melakukan pengembangan jargas di Kota Tarakan sebanyak 21.000 SR, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PGN.

Sesuai dengan Peraturan BPH Migas No 3 Tahun 2014 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa yang Dijual oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan, maka masyarakat yang menjadi pelanggan gas rumah tangga dikenakan biaya sebesar Rp3.492/m3 setiap bulannya.

Walikota Tarakan Sofian Raga berharap ke depannya, PGN melalui penugasan tersebut dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi.

“Sehingga tidak hanya sambungan rumah tangga yang dapat menikmati gas bumi, namun juga dapat berkembang ke industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan,” ujar Sofian Raga.

BUMN harus siap jadi pemain global

BUMN harus terus berbenah. Ini betul-betul memberikan gambaran bahwa kita komitmen terus melakukan sinergi atas BUMN sehingga bisa menjadi lebih kuat dan makin tangguh dapat menjadi pemain global dan juga dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ME

Semarang (ANTARA News) – Menteri BUMN Rini Soemarno menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Road Map BUMN” Tahun 2016-2019 dengan berbagai target yang akan dicapai di tujuh bidang usaha yang ditangani perusahaan milik negara.

“BUMN harus terus berbenah. Ini betul-betul memberikan gambaran bahwa kita komitmen terus melakukan sinergi atas BUMN sehingga bisa menjadi lebih kuat dan makin tangguh dapat menjadi pemain global dan juga dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016,” kata Rini, saat penutupan FDG yang melibatkan 119 Dirut BUMN di atas Kapal Kelud milik PT Pelni (Persero), di Semarang, kemarin.

Didepan awak media Rini mengawali dengan memberikan keterangan pers soal pentingnya penggelaran FGD tersebut.

Di sepanjang pelayaran dari Tanjung Priok menuju Pulau Karimun, Jawa Tengah, yang menempuh waktu 36 jam tersebut, FGD digelar tertutup dengan penekanan pada masing-masing bidang kedeputian meliputi, Usaha Agro dan Farmasi, Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata.

Selanjutnya bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan. Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan. Usaha bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, dan Bidang Infrastruktur bisnis.

Usai FGD, Rini meminta masing-masing Deputi BUMN di depan awak media untuk memaparkan secara garis besar target-target dan rencana bisnis yang akan ditempuh dalam beberapa tahun ke depan.

Edwin Hidayat, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata memaparkan soal pengembangan BUMN Pariwisata yang disinergikan dengan BUMN Transportasi.

“Konsep sinergi ini ditekankan pada dua hal yaitu tangible dan intangible, meningkatkan aksesibilitas ke lokasi-lokasi pariwisata dan pengembangan fasilitas layanan wisata secara langsung,” kata Edwin.

Sinergi tersebut meliputi tiga BUMN Pariwisata yaitu PT Hotel Indonesia Natour, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development (ITDC).

Sedangkan BUMN Transportasi terdiri atas PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelindo I-IV, PT Pelni dan Damri.

Sedangkan dari sisi energi diwacanakan penggabungan pengelolaan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan pipa gas milik PT Pertagas, anak usaha Pertamina.

Penggabungan pipa gas PGN dan Pertagas ini sangat dibutuhkan terutama untuk kebutuhan pembangkit PLN dalam rangka pengadaan listrik 35.000 MW, termasuk melibatkan PT Batubara Bukit Asam dan PT Energy Management Indonesia (EMI).

Sektor Usaha Agro dan Farmasi, salah satu fokus pada ketahanan pangan dengan meningkatkan peran Perum Bulog sebagai penggerak utama untuk merealisasikan ketersediaan, jangkauan dan kualitas.

Pada sektor Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, terkait pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan.

Pada Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan salah satu fokus adalah menegaskan keterjangkauan akses jasa keuangan di masyarakat, dengan penguatan pada usaha asuransi serta pengembangan BPD Syariah.

Sementara pada Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, melalui Deputi Aloysius K Ro mengatakan dalam jangka menengah Kementerian BUMN akan melakukan right sizing (penyesuaian jumlah) BUMN dari saat ini 119 perusahaan menjadi hanya 85 BUMN.

Opsi right sizing yang akan ditempuh meliputi pembentukan holding melalui merger, akuisisi maupun penggabungan di sejumlah sektor usaha, seperti pelabuhan, energi, pertambangan, jasa keuangan, infrastruktur dan sektor lainnya.

“Dalam empat tahun ke depan atau 2019, program ini diharapkan sudah terealisasi. Pengurangan jumlah BUMN dimaksudkan agar korporasi menjadi lebih kuat dan lincah, serta mampu bersaing secara internasional,” tegasnya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

PGN siap pasok BBG untuk Pelni-ASDP

Jakarta (ANTARA News) – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) siap memasok bahan bakar gas bumi untuk operasional PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry dalam rangka program konversi penggunaan BBM menjadi BBG di perusahaan transportasi laut itu.

Sinergi ketiga BUMN tersebut tertuang dalam kesepakatan kerja sama yang ditandatangani Dirut PGN Hendi Prio Santoso, Dirut Pelni Elfien Goentoro, Dirut ASDP Danang S. Baskoro, yang disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Selanjutnya PGN, Pelni dan ASDP melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi terkait penggunaan bahan bakar gas bumi bagi kapal laut.

Data menunjukkan, saat ini Pelni menggunakan BBM untuk operasional kapal laut sekitar 33,4 juta liter per bulan. ASDP sebesar 3,5 juta liter per bulan, sedangkan kapal perintis milik Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebesar 14,4 juta liter per bulan.

Dirut PGN Hendi P Santoso menuturkan dengan konversi BBM ke BBG ini dapat menghemat pemakaian bahan bakar Pelni, ASDP dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar 40 persen dibanding menggunakan BBM.

“Penggunaan gas bumi bagian menjadi penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia. Kami terus memperluas pemanfaatan gas bumi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor BBM,” ujar Hendi.

Untuk itu tambahnya, PGN segera membangun bunker-bunker yang lokasinya disesuaikan dengan trayek-trayek kapal Pelni, ASDP dan Ditjen Perhubungan Laut.

22 kapal Pelni

Sementara itu, Direktur Utama Pelni Elfien Goentoro mengatakan saat ini Pelni  memiliki  22 unit kapal.

“Kami segera melakukan penambahan atau semacam instalasi teknologi secara bertahap hingga seluruh kapal kami dapat menggunakan BBG. Kami program konversi ini dapat direalisasikan mulai Januari 2016 untuk beberapa kapal,” katanya.

Sementera itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, sinergi PGN dengan Pelni dan ASDP ini merupakan dukungan terhadap program pemerintah yaitu konversi BBM ke BBG.

“Ini sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong pembangunan di bidang kemaritiman. Penggunaan bahan bakar gas yang lebih efisien membuat ongkos transportasi laut di Indonesia lebih murah dan bersaing,” tegas Rini.

Pemerintah Tugasi PGN Operasikan Gas di Tarakan

Jakarta, EnergiToday– Pemerintah menugasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mengoperasikan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro mengatakan, penugasan pengelolaan jaringan gas tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap PGN.

76“Kami memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pemerintah dalam perluasan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat ungkapnya dalam siaran pers, dilansir dari antaranews.com, Selasa. Penandatanganan dokumen serah terima pengoperasian jaringan gas itu dilakukan bersamaan dengan perayaan Ulang Tahun Tarakan ke-18 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa.

Wali Kota Tarakan Sofian Raga berharap PGN tidak hanya mengembangkan infrastruktur gas rumah tangga, namun juga industri, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pemanfaatan gas akan mendorong efisiensi dan daya saing usaha termasuk usaha mikro kecil menengah.

Kepala Komunikasi Korporat PGN Irwan Andri Atmanto menjelaskan sebelumnya jaringan gas rumah tangga di Tarakan dioperasikan PT Perusahaan Daerah Kota Tarakan, badan usaha milik Pemerintah Kota Tarakan. “Pada 2016, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dengan dana APBN 2016, akan menambah jaringan gas di Kota Tarakan sebanyak 21.000 SR, yang dalam pelaksanaannya dilakukan PGN,” tandasnya. [ec/an]

Permen ESDM Hambat Infrastruktur Gas Tanah Air

INILAHCOM, Jakarta – Pengamat industri gas, Hari Karyuliarto menilai Peraturan Menteri ESDM nomor 37/2015 dapat menghambat pembangunan infrastruktur gas di tanah air.

Sebab, Permen ESDM tersebut hanya akan mengalokasikan gas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga memberikan ruang yang sangat sempit bagi peran swasta.

Selain itu, kebijakan penjualan langsung ke “end buyer” ini sangat diskriminatif dan hanya memprioritaskan BUMN tertentu.

“Hambatan itu tidak hanya dialami swasta, gara-gara Permen ini. Pertagas pun alami kesulitan dalam membangun infrastruktur gas.” kata Hari di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Mantan Direktur Gas Pertamina tersebut mengungkapkan, infrastruktur gas di tanah air saat ini masih sangat kurang. Karena membangun infrastruktur gas, baik pembangunan pipa, kompresor, terminal, dan storage tank itu membutuhkan investasi sangat besar.

“PGN, memiliki biaya modal yang terbatas. Pertagas juga sama, bahkan lebih lagi krn mereka juga menghadapi kesulitan berinvestasi sehubungan dg kebijakan “conditionality” antara pemberian alokasi gas dan penjualan kpd “end buyer”. Kita butuh investasi swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Hari, seharusnya alokasi gas itu tetap diberikan pada pihak swasta, tapi yang memiliki dan membangun infrastruktur gas.

“Kalau para calo yang tidak punya dan tidak mau membangun infrastruktur memang pantas tidak diberi jatah gas,” kata Hari.

Hari mengingatkan, swasta tidak akan mau masuk kalau tidak mendapat jatah gas.
Dia mengusulkan pemerintah untuk kembali merevisi Permen 37/2015 itu untuk membuka jalan agar Pertamina, melalui anak usahanya Pertagas lebih mudah berinvestasi dan menumbuhkan investasi swasta dalam infrastruktur gas.

“Permen ini lebih menguntungkan kepada BUMN tertentu,” tegasnya.

Kendati begitu, Hari menambahkan, semangat terbitnya Permen ESDM untuk menutup celah calo memang patut diapresiasi dan patut didukung. “Ide menteri untuk memotong para trader gas yang tidak memiliki infrastruktur itu mulia,” kata Hari.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri ESDM nomor 37/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi telah diteken Menteri Sudirman Said pada 13 Oktober 2015.

Permen tersebut mendapat sorotan karena dinilai menghambat pembangunan infrastruktur gas di tanah air.[jat]

– See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2252441/permen-esdm-hambat-infrastruktur-gas-tanah-air#sthash.GdH1s1Cl.dpuf

PGN: PENYAMBUNGAN 4.000 JARINGAN GAS DI BATAM ITU PENUGASAN PEMERINTAH

WE Online, Batam – Perusahaan Gas Negara akan menyambung 4.000 jaringan gas rumah tangga baru di Kota Batam Kepulauan Riau pada 2016, demi merealisasikan rencana Batam Kota Gas 2018.

“Penyambungan 4.000 jaringan gas di Batam merupakan penugasan pemerintah,” kata Humas PGN (Persero) Riza Buana melalui sambungan telepon di Batam, Senin (16/11/2015).

Namun, PGN belum dapat memastikan lokasi pemasangan 4.000 jaringan gas rumah tangga baru itu. Ia menyatakan PGN masih menunggu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi penyambungan jaringan gas.

“Untuk lokasi di mana, itu yang masih menunggu koordinasi. Belum ditentukan,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri, Darwin menyatakan Batam, bersama Bali ditetapkan sebagai Green City oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Karenanya pemerintah memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur bahan bakar gas di dua kota itu.

Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk penyambungan 4.000 Jaringan gas melalui APBN. Demi menyukseskan program itu, Pemprov Kepri akan ikut menyosialisasikan penggunaan gas rumah tangga langsung dari pipa PGN.

“Karena itu adalah penunjukkan ke PGN, Pemprov bantu sosialisasi,” ujarnya.

Pemprov juga akan mendorong agar Pemkot Batam bersama Badan Pengusahaan Kawasan Batam memberikan kemudahan akses penggunaan ruang dan wilayah.

Demi menyukseskan Batam Green City, pemerintah juga mendorong pemaksimalan penggunaan pembangkit listrik tenaga gas. Selain itu, PGN juga membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Batam. (Ant)

Penulis/Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi

PGN dan Pemprov Kepri Kerjasama Garap Gas Bumi

Jakarta -PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di wilayah Kepri.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri, Rahminuddin di Kantor PGN, Jumat (13/11/2015)

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, PGN akan membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk berbagai segmen pelanggan mulai rumah tangga, transportasi, UKM, komersial, industri dan kelistrikan. Beberapa proyek yang akan menjadi fokus PGN dalam kerjasama ini di antaranya adalah pembangunan pipa gas bumi yang menghubungkan pipa West Natuna Transmission System (WNTS) dengan pulau Pemping di Kepri sejauh 6 km.

PGN juga akan membangun pipa gas yang menghubungkan lapangan migas di laut Natuna dengan pulau-pulau utama di Kepri seperti Batam dan Bintan sepanjang 600 km. PGN terbuka untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah lain di Kepri.

Untuk mendukung dan mewujudkan pemanfaatan gas bumi ini, Pemprov Kepri akan mendukung PGN dalam mendapatkan pasokan gas melalui alokasi dari sumber-sumber gas yang terdapat di Kepri. Pemprov juga akan mendorong percepatan pembentukan pasar pengguna gas di wilayah ini, sehingga ketersediaan pasokan gas dan pembangunan infrastruktur gas akan bermanfaat secara optimal.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro menjelaskan, kerjasama PGN dan Pemprov Kepri ini merupakan bagian dari komitmen PGN untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi. PGN berharap sumber gas bumi di Kepri dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“PGN menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kepri untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan pemanfaatan gas bumi di wilayah ini. Melalui sinergi antara pasokan, infrastruktur dan pasar pemanfaatan gas bumi akan lebih optimal, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi dan mendorong perekonomian di Kepri dan Indonesia,” jelas Djoko.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri Rahminuddin menambahkan, sinergi antara Pemprov dan PGN merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kekayaaan alam di Kepri untuk kesejahteraan masyarakat. “Selama ini kami hanya melihat sumber-sumber gas bumi di Kepri diangkut ke Singapura dan daerah lain tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Bersama PGN, Pemprov Kepri ingin menjadikan gas bumi sebagai energi baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kuartal III – 2015, PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 6.470 kilometer atau 76% pipa gas bumi hilir nasional. PGN saat ini juga sedang menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa wilayah. PGN melayani lebih dari 105 ribu pelanggan dari berbagai segmen pelanggan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari rumah tangga, UKM, komersial, industri, transportasi dan kelistrikan.

“Dengan pengalaman lebih dari setengah abad, PGN akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi, melakukan sinergi dengan stakholders lain dan menjadikan gas bumi sebagai energi bagi kemajuan Indonesia. Gas bumi juga terbukti sebagai energi baik yang ramah lingkungan, efisien dan aman. Banyaknya keuntungan gas bumi itulah yang ingin disebarluaskan PGN ke masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia,” tegas Djoko

PGN Dapat Restu Garap Infrastruktur Gas Di Kepulauan Riau

Jakarta, CNN Indonesia — Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan telah menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi bersama Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam perjanjiannya, PGN akan membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk berbagai segmen pelanggan mulai rumah tangga, transportasi, UKM, komersial, industri dan kelistrikan di kawasan tersebut.

“PGN menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kepri untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan pemanfaatan gas bumi di wilayah ini. Melalui sinergi antara pasokan, infrastruktur dan pasar pemanfaatan gas bumi akan lebih optimal, sehingga dapat  memperkuat ketahanan energi dan mendorong perekonomian di Kepri dan Indonesia,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro dalam keterangan resminya, Jumat (13/11).

Joko menjelaskan, dalam perjanjian kerjasama tersebut PG akan membangun pipa gas bumi yang menghubungkan pipa West Natuna Transmission System (WNTS) dengan pulau Pemping di Kepri sejauh 6 km.

Tak cuma itu, perusahaan pelat merah yang juga melantai di bursa efek dengan kode PGAS tersebut akan membangun pipa gas yang menghubungkan lapangan migas di laut Natuna dengan pulau-pulau utama di Kepri seperti Batam dan Bintan sepanjang 600 km.

Guna mendukung dan mewujudkan pemanfaatan gas bumi ini, Pemprov Kepri berkomitmen akan mendukung PGN untuk mendapatkan pasokan gas melalui alokasi dari sumber-sumber gas yang terdapat di Kepri. Di samping Pemprov juga akan mendorong percepatan pembentukan pasar pengguna gas di wilayah ini sehingga ketersediaan pasokan gas dan pembangunan infrastruktur gas akan bermanfaat secara optimal.

“Selama ini kami hanya melihat sumber-sumber gas bumi di Kepri diangkut ke Singapura dan daerah lain tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Bersama PGN, Pemprov Kepri ingin menjadikan gas bumi sebagai energi baik bagi  pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Rahminuddin, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri.

Mengutip catatan perseroan, sampai dengan kuartal III  2015 PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 6.470 kilometer atau 76 persen pipa gas bumi hilir nasional.

Saat ini, perusahaan juga sedang menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur  di beberapa wilayah. Sementara itu total pelanggan PGN sampai dengan saat ini sudah menembus angka 105 ribu dengan segmen rumah tangga, UKM, komersial, industri, transportasi dan kelistrikan.

“Dengan pengalaman lebih dari setengah abad, PGN akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi, melakukan sinergi dengan stakholders lain dan menjadikan gas bumi sebagai energi bagi kemajuan Indonesia. Gas bumi juga terbukti sebagai energi baik yang ramah lingkungan, efisien dan aman. Banyaknya keuntungan  gas bumi itulah yang ingin disebarluaskan PGN ke masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia,” tandas Joko.(dim/gen)

INDEKS SYARIAH 19 November: JII Naik 0,76%, PGAS Pimpin Penguatan Di Awal Dagang

Bisnis.com, JAKARTA—Saham syariah PGN menjadi pendorong utama penguatan indeks syariah pada Kamis pagi (19/11/2015).

Jakarta Islamic Index (JII) dibuka menguat 0,76% atau 3,51 poin ke level 598,30. Pada pukul 09.25 WIB, indeks syariah menguat 0,62% atau 3,67 poin ke level 597,47.

Dari 30 saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 27 saham syariah menguat dan 3 saham syariah melemah.

Saham syariah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memimpin dengan penguatan 4,47%, diikuti oleh saham syariah PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang naik 3,75%.

IHSG menguat 0,44% atau 19,67 poin ke level 4.517,58 pada pembukaan. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG bergerak naik 0,62% atau 27,91 poin ke level 4.525,82.

Saham-saham syariah yang menguat pada awal perdagangan:

PGAS +4,47%
LPPF +3,75%
UNVR +0,55%
INDF +2,31%

Saham-saham syariah yang menahan indeks JII pada awal perdagangan:

ASII -0,79%
SMGR -1,09%
SILO -1,40%