PGN – Pemprov Kepri Bangun Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di wilayah Kepri. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri, Rahminuddin di Kantor PGN, Jakarta.

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, PGN akan membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk berbagai segmen pelanggan mulai rumah tangga, transportasi, UKM, komersial, industri dan kelistrikan. Beberapa proyek yang akan menjadi fokus PGN dalam kerja sama ini di antaranya adalah pembangunan pipa gas bumi yang menghubungkan pipa West Natuna Transmission System (WNTS) dengan pulau Pemping di Kepri sejauh 6 km.

PGN juga akan membangun pipa gas yang menghubungkan lapangan migas di laut Natuna dengan pulau-pulau utama di Kepri seperti Batam dan Bintan sepanjang 600 km. PGN terbuka untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah lain di Kepri.

Untuk mendukung dan mewujudkan pemanfaatan gas bumi ini, Pemprov Kepri akan mendukung PGN dalam mendapatkan pasokan gas melalui alokasi dari sumber-sumber gas yang terdapat di Kepri. Pemprov juga akan mendorong percepatan pembentukan pasar pengguna gas di wilayah ini, sehingga ketersediaan pasokan gas dan pembangunan infrastruktur gas akan bermanfaat secara optimal.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro menjelaskan, kerja sama PGN dan Pemprov Kepri ini merupakan bagian dari komitmen PGN untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi.

PGN berharap sumber gas bumi di Kepri dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“PGN menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kepri untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan pemanfaatan gas bumi di wilayah ini. Melalui sinergi antara pasokan, infrastruktur dan pasar pemanfaatan gas bumi akan lebih optimal, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi dan mendorong perekonomian di Kepri dan Indonesia,” jelas Joko.

Dorong pemanfaatan gas bumi

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri, Rahminuddin menambahkan, sinergi antara Pemprov dan PGN merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kekayaaan alam di Kepri untuk kesejahteraan masyarakat. “Selama ini kami hanya melihat sumber-sumber gas bumi di Kepri diangkut ke Singapura dan daerah lain tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Bersama PGN, Pemprov Kepri ingin menjadikan gas bumi sebagai energi, baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Sampai kuartal III – 2015, PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 6.470 kilometer atau 76% pipa gas bumi hilir nasional. PGN saat ini juga sedang menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa wilayah. PGN melayani lebih dari 105 ribu pelanggan dari berbagai segmen pelanggan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari rumah tangga, UKM, komersial, industri, transportasi dan kelistrikan.

“Dengan pengalaman lebih dari setengah abad, PGN akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi, melakukan sinergi dengan stakholders lain dan menjadikan gas bumi sebagai energi bagi kemajuan Indonesia. Gas bumi juga terbukti sebagai energi baik yang ramah lingkungan, efisien dan aman. Banyaknya keuntungan gas bumi itulah yang ingin disebarluaskan PGN ke masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Joko. [ardi]

Ini Hasil Pertemuan CEO BUMN

VIVA.co.id – Perjalanan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan para direktur utama BUMN di atas kapal KM Kelud milik PT Pelni menghasilkan sejumlah komitmen dalam upaya membuat BUMN lebih lincah dan energik.

Sepanjang perjalanan di kapal KM Kelud  menuju Karimujawa, Semarang, Jawa Tengah, Menteri Rini mengadakan diskusi dengan para CEO BUMN untuk membahas road map 2016-2019.

“Kalau biasanya kita juga berjam-jam rapat, kali ini kita rapat terlama kurang lebih 36 jam dan di atas kapal. Saya berharap hasil dari FGD ini akan memberikan manfaat bagi bangsa,” kata Rini usai menutup acara pada Minggu, di Semarang, 22 November 2015.

Ada sejumlah sektor yang dibahas dalam FGD yaitu, agro bisnis dan farmasi; usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata; usaha pertambangan‎, industri strategis dan media; usaha konstruksi dan sarana dan prasarana perhubungan; usaha jasa keuangan, jasa survei dan konsultan; bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha; bidang infrastruktur bisnis.

Berikut ringkasan hasil FGD CEO BUMN:

1. Usaha pertambangan‎, industri strategis dan media

Pemanfaatan kapal Minajaya untuk membantu sektor perikanan. Nantinya kapal itu akan menjadi tempat penampungan atau gudang hasil laut dari sejumlah wilayah.

Di sektor pertambangan akan dibentuk perusahaan besar atau holding dari beberapa BUMN. Tujuannya agar potensi besar di bidang pertambangan menjadi lebih kuat.

2. Sektor usaha agro dan farmasi

Kementerian BUMN akan fokus pada ketahanan pangan. Kementerian BUMN akan fokus pada isu utama ketanan pangan secara kelembagaan untuk penguatan Badan usaha Logistik (Bulog) ke depan.

Nantinya Bulog akan menjaga ketersediaan pangan dan menjaga harga, serta kualitas. Bulog juga akan bekerja sama dengan Perhutani, PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri untuk mendukung sisi produksi, logistik dan distribusi.

3. Sektor usaha konstruksi dan sarana dan prasarana perhubungan.

Rencana utama adalah pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan akan diprioritaskan.

Dalam waktu dekat ada perusahaan join ventura yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, I dan IV. Anak perusahaan ini akan menjadi manajemen pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia. Kedepan semua pelabuhan akan memiliki standar yang sama sehingga mempercepat program tol laut.

4. Sektor usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata

Untuk sektor pariwisata akan dilakukan sinergi BUMN Pariwisata dengan BUMN Perhubungan dalam upaya mendukung aksesibilitas ke lokasi wisata. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan transportasi, seperti bus, kereta api, dan bandar udara (bandara) serta pesawat untuk akses ke Candi Borobudur.

Pengelolaan dan pengembangan aset wisata seperti penataan zona di Candi Borobudur juga akan dilakukan. Kerja sama akan dilakukan dengan desa dan masyarakat setempat agar ekonomi msyarakat tumbuh. Juga di sejumlah destinasi wisata, yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

Sedangkan dari sisi energi, akan ada beberapa sinergi yang dilakukan. Seperti antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT Pertagas dalam pengelolaan pipa gas di Indonesia.

Kemudian proyek 35 ribu megawatt. Untuk proyek ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dibantu oleh Pertamina, PGN, PT Bukit Asam dan PT EMI dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Sektor usaha jasa keuangan, jasa survei dan konsultan

Ada beberapa sektor yang menjadi pembahasan utama yaitu mengenai ekonomi kerakyatan, jasa keuangan dan perbankan.

Langkah yang akan dilakukan adalah bagaimana agar semua sektor itu dapat tersosialisasikan dan sampai kepada masyarakat.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan lebih diintensifkan. Target bunga KUR dari 12 persen menjadi 9 persen diharapkan dapat terealisasi pada tahun depan sehingga dapat membantu keberlangsungan UMKM.

Untuk pembiayaan akan ada rencana holding ventura seperti Bahana Artha Ventura dan Penyertaan Modal Negara (PMN0.

Sedangkan bank syariah akan dikaji bagaimana bank syariah menjadi besar akan dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini ada tiga bank syariah yaitu BNI Syariah, Mandiri Ayariah dan BRI Syariah.

Dari sisi asuransi umum akan dikuatkan dari sebelumnya, karena saat ini pangsa pasar yang ada minoritas di negeri sendiri. Targetnya adalah minimal meraih 50 persen pangsa pasar hingga 2019.

Pemerintah Terbitkan Buku Neraca Gas Bumi Indonesia di Bali

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia 2015-2030 dan Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional Tahun 2015-2030 di Kuta, Bali, Senin malam, 2 November 2015.

Buku Neraca Gas Bumi Indonesia berisi informasi suplai dan permintaan gas bumi untuk seluruh sektor gas di Indonesia, baik secara nasional maupun regional.

Buku tersebut merupakan pemutakhiran buku sebelumnya dengan pertimbangan interkonektivitas wilayah gas bumi.

Sedangkan buku Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional 2015-2030 merupakan revisi buku Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional.

“Diharapkan, dua buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia untuk ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja.

Wiratmaja menjelaskan, kebijakan gas bumi nasional pada masa depan akan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

“Kalau tidak terserap (di dalam negeri), baru diekspor. Kalau tidak ada penemuan ladang gas baru, akan dilihat berapa yang bisa diserap domestik. Kalau ada sisa, baru diekspor,” ucapnya.

Ia berujar, terhadap kontrak kerja sama yang sudah habis tapi masih ada cadangan gasnya, kontrak jual-beli gas untuk ekspor tidak akan diperpanjang karena produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Kontrak jual-beli gas untuk ekspornya tidak diperpanjang, tapi bukan kontraktor kontrak kerja samanya,” tuturnya.

Dalam buku Neraca Gas Bumi Indonesia 2015-2030, kata Wiratmaja, diproyeksikan mulai 2019 Indonesia akan mengimpor 1.777 juta kaki kubik per hari gas (mmscfd) dan terus meningkat hingga mencapai 3.267 mmscfd pada 2030.

Perkiraan meningkatnya kebutuhan gas tersebut berdasarkan perhitungan dengan mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, ekspor gas bumi diperkirakan menurun seiring meningkatnya kebutuhan domestik dan turunnya produksi gas.

Tahun ini tercatat ekspor gas bumi mencapai 2.700 mmscfd dan diprediksi terus menurun sampai dengan 560 mmscfd pada 2030.

“Makanya kita harus cepat bangun infrastruktur gas dari sekarang. Niatnya, pada 2019 sudah banyak infrastruktur gas. Agar saat nanti mulai mengimpor gas, kita sudah punya infrastruktur untuk menyimpan. Kalau tidak, bisa-bisa kita balik lagi ke bahan bakar minyak (BBM),” ucapnya.

PGN Ditunjuk Sebagai Operator Pipa Gas

JEPARA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menunjuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGN sebagai operator pengelolaan pipa gas di Indonesia Langkah ini dilakukan dengan mensinergikan PGN dengan anak usaha PT Pertamina Pertamina Gas Pertagas Kami sedang mengkaji apakah pipa Pertagas ini akan dimasukkan ke PGN kata Rini Sabtu lalu Ia menjelaskan penggabungan Pertagas dengan PGN bisa berbentuk akuisisi ataupun sewa Dengan demikian jumlah operator pengelolaan gas hanya.

INDEKS SYARIAH 19 November: JII Naik 0,76%, PGAS Pimpin Penguatan Di Awal Dagang

Bisnis.com, JAKARTA—Saham syariah PGN menjadi pendorong utama penguatan indeks syariah pada Kamis pagi (19/11/2015).

Jakarta Islamic Index (JII) dibuka menguat 0,76% atau 3,51 poin ke level 598,30. Pada pukul 09.25 WIB, indeks syariah menguat 0,62% atau 3,67 poin k75e level 597,47.

Dari 30 saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 27 saham syariah menguat dan 3 saham syariah melemah.

Saham syariah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) memimpin dengan penguatan 4,47%, diikuti oleh saham syariah PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang naik 3,75%.

IHSG menguat 0,44% atau 19,67 poin ke level 4.517,58 pada pembukaan. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG bergerak naik 0,62% atau 27,91 poin ke level 4.525,82.

Saham-saham syariah yang menguat pada awal perdagangan:

PGAS +4,47%
LPPF +3,75%
UNVR +0,55%
INDF +2,31%

Saham-saham syariah yang menahan indeks JII pada awal perdagangan:

ASII -0,79%
SMGR -1,09%
SILO -1,40%

PGN – Pemprov Kepri Bangun Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di wilayah Kepri. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri, Rahminuddin di Kantor PGN, Jakarta.

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, PGN akan membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk berbagai segmen pelanggan mulai rumah tangga, transportasi, UKM, komersial, industri dan kelistrikan. Beberapa proyek yang akan menjadi fokus PGN dalam kerja sama ini di antaranya adalah pembangunan pipa gas bumi yang menghubungkan pipa West Natuna Transmission System (WNTS) dengan pulau Pemping di Kepri sejauh 6 km.

PGN juga akan membangun pipa gas yang menghubungkan lapangan migas di laut Natuna dengan pulau-pulau utama di Kepri seperti Batam dan Bintan sepanjang 600 km. PGN terbuka untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah lain di Kepri.

Untuk mendukung dan mewujudkan pemanfaatan gas bumi ini, Pemprov Kepri akan mendukung PGN dalam mendapatkan pasokan gas melalui alokasi dari sumber-sumber gas yang terdapat di Kepri. Pemprov juga akan mendorong percepatan pembentukan pasar pengguna gas di wilayah ini, sehingga ketersediaan pasokan gas dan pembangunan infrastruktur gas akan bermanfaat secara optimal.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro menjelaskan, kerja sama PGN dan Pemprov Kepri ini merupakan bagian dari komitmen PGN untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi.

PGN berharap sumber gas bumi di Kepri dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“PGN menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov Kepri untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan pemanfaatan gas bumi di wilayah ini. Melalui sinergi antara pasokan, infrastruktur dan pasar pemanfaatan gas bumi akan lebih optimal, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi dan mendorong perekonomian di Kepri dan Indonesia,” jelas Joko.

Dorong pemanfaatan gas bumi

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kepri, Rahminuddin menambahkan, sinergi antara Pemprov dan PGN merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kekayaaan alam di Kepri untuk kesejahteraan masyarakat. “Selama ini kami hanya melihat sumber-sumber gas bumi di Kepri diangkut ke Singapura dan daerah lain tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Bersama PGN, Pemprov Kepri ingin menjadikan gas bumi sebagai energi, baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Sampai kuartal III – 2015, PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 6.470 kilometer atau 76% pipa gas bumi hilir nasional. PGN saat ini juga sedang menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa wilayah. PGN melayani lebih dari 105 ribu pelanggan dari berbagai segmen pelanggan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari rumah tangga, UKM, komersial, industri, transportasi dan kelistrikan.

“Dengan pengalaman lebih dari setengah abad, PGN akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi, melakukan sinergi dengan stakholders lain dan menjadikan gas bumi sebagai energi bagi kemajuan Indonesia. Gas bumi juga terbukti sebagai energi baik yang ramah lingkungan, efisien dan aman. Banyaknya keuntungan gas bumi itulah yang ingin disebarluaskan PGN ke masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Joko. [ardi]

Gas Natuna akan dialirkan ke Bintan

JAKARTA. Gas dari sumur gas Blok D-Alfa Natuna akan dialirkan ke Pulau Bintan dan Karimun, Kepulauan Riau demi mendukung pertumbuhan industri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu.

Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri, Darwin menyatakan, rencana pendistribusian gas ke Bintan sudah masuk dalam Neraga Gas Nasional. Perusahaan Gas Negara (PGN) juga sudah menyetujui kerja sama penyaluran gas ke daerah-daerah di Kepri.

Pemerintah dan PGN menyiapkan langkah jangka pendek-menengah dan jangka panjang untuk mendistribusikan gas ke Bintan dan Karimun.

Dalam rencana jangka pendek-menengah, pemerintah menyiapkan dua skema penyaluran gas ke Bintan dan Karimun, yaitu disalurkan melalui pipa gas secara langsung dan penyaluran dengan mengirimkan gas dalam bentuk CNG atau LNG.

“Ada dua alternatif, pipa nyata dari Panaran (Batam) masuk ke Bintan. Dan virtual pengiriman melalui jalur batam ke Bintan dengan CNG dan LNG,” kata dia.

Pemerintah akan membuat kajian, opsi yang paling baik di antara keduanya. Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan data untuk mendukung kajian itu.

Sedangkan dalam rencana jangka panjang, akan dibangun pipa langsung dari sumur gas Blok D-Alpha Natuna ke Bintan.

“Selama ini gas masuk Batam saja. Dari sisi sumber, Kepri punya potensi besar, 30% gas cadangan dari Natuna, tapi setetes pun tidak mengalir di Kepri,” kata dia.

“Bicara UU, Kepri mendapatkan kuota, itu Domestic Market Obligation,” kata dia kemudian.

Ia menghitung, setidaknya Kepri mendapatkan jatah gas 700 mmcsd (juta kaki kubik per hari). Dan hingga kini, Kepri belum menikmatinya.

“Secara kontrak bisnis to bisnis, ada hak alokasi daerah sebesar itu,” kata dia melanjutkan.

Darwin mengatakan, industri di Bintan dan Karimun sangat membutuhkan dukungan bahan bakar gas, yang dipercaya lebih efisien dan bersih dibandingkan energi lain.

Bintan membutuhkan gas untuk keperluan industri pengolahan batu bara, industri pendukung dirgantara, juga manufaktur dan pariwisata.

Dan di Karimun, gas akan digunakan untuk usaha kelistrikan dan industri galangan kapal.

“Karimun adalah kawasan yang cepat tumbuh, Karimun juga masuk FTZ,” kata dia.

Terpisah, Humas PGN Riza Buana menyatakan PGN akan membangun pipa yang menghubungkan lapangan migas di Laut Natuna dengan pulau-pulau utama di Kepri, seperti Bintan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Komunikasi Korporat PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, PGN akan membangun pipa gas bumi sepanjang 600 km, yang menghubungkan sumber gas dengan konsumen di Kepulauan Riau.

PGN juga akan membangun pipa gas dari ruas West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Kepri sejauh enam kilometer.

Menurut dia, rencana kedua proyek tersebut merupakan fokus PGN dalam kerja sama pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi dengan Pemprov Kepri.

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, PGN akan membangun infrastruktur gas bumi untuk berbagai segmen pelanggan mulai rumah tangga, transportasi, UKM, komersial, industri dan kelistrikan.

“Sedangkan, Pemprov Kepri akan mendukung PGN untuk mendapatkan pasokan gas melalui alokasi dari sumber gas di Kepri,” ujar Irwan.

Pemprov juga akan mempercepat pembentukan pasar pengguna gas, sehingga ketersediaan infrastruktur gas bermanfaat optimal.

Pemerintah Dorong PGAS Kendalikan Infrastruktur Gas Ritel

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian BUMN bakal mendorong PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. untuk mengendalikan seluruh infrastruktur gas ritel sebagai bagian dari rencana kerja sama perusahaan tersebut dengan PT Pertamina Gas.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tengah menganalisa secara mendalam terkait kerjasama dua perusahaan terafiliasi yang bergerak di bidang sejenis tersebut. Kajian tersebut diharapkan segera rampung pada 2016.

“Yang akan terjadi kemungkinan besar PGN akan memegang semua infrastruktur gas di ritel,” katanya seusai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Senin (30/11/2015).

Rini memaparkan emiten berkode saham PGAS tersebut memiliki kekuatan di infrastruktur gas bumi. Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham perseroan menginginkan infrastruktur distribusi gas dikuasai oleh Gas Negara.

Menurutnya, rencana kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya penghematan atau efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur gas di Indonesia.

“Diharapkan oleh bapak Presiden, kita lebih efisien dalam mengelola aset kita,” katanya.

Rini mengharapkan tidak ada investasi ganda yang dilakukan oleh Pertagas dan Gas Negara. Pada saat ini, sambungnya, dua perusahaan tersebut membuat infrastruktur gas sendiri-sendiri kendati salah satu perusahaan telah membuat.

Menteri BUMN Targetkan Merger Pipa PGN dan Pertagas Rampung Tahun Depan

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pemakaian bersama infrastruktur pipa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) mulai bergulir tahun depan.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PGN dan Pertagas tidak dimerger, melainkan hanya pemakaian pipa gas yang bakal digunakan bersama. Pemakaian bersama ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo guna menciptakan efisiensi.

“Dulu Pertagas bikin pipa sendiri, lalu PGN bikin sendiri. Yang kami harapkan aktivitas ini jangan terulang lagi. Makanya infrastruktur gas itu kami satukan,” kata Rini di Jakarta, Senin (30/11).

Rini menjelaskan, penyatuan pipa ini masih dalam tahap analisa. Dia menyebut tahun depan hal tersebut bisa direalisasikan. Analisa yang dimaksud ialah mempertimbangkan kekuatan PGN dan Pertagas. Dengan begitu, maka pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dan efisien. PGN dan Pertagas tidak lagi membangun masing-masing pipa.

“PGN kuat di infrastruktur sebenarnya karena juga masuk ritel, ke rumah-rumah. Kami inginkan infrastruktur pendistribusiannya akan difokuskan ke PGN,” ujarnya.

10 Desember Target Harga Gas Turun di Sumut

INILAHCOM, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan upaya menurunkan harga gas di Sumatra Utara (Sumut). Padahal sudah lama dibahas namun tak rampung-rampung.

“Tentang gas di Sumut yang tinggi, kita terus bergerak untuk bisa menurunkan. Kira-kira bisa turun sampai US$2,5 per mmbtu,” kata Direktur Jeneral Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Wiratmaja mengaku, telah mengutus tim khusus untuk menindaklanjuti rencana penurunan harga gas di Sumut. Sampai saat ini tim tersebut masih terus melakukan pertemuan.”Hari ini tim kami masih rapat di Medan. Bisa disisir lebih turun di bagian distribusi,” ujar Wiratmaja.

Wiratmadja memperkirakan, awal Desember, realisasi penurunan harga gas untuk konsumen industri di Sumut bisa terwujud. Penurunan harga gas ini merupakan hasil efisiensi dari toll fee dan distribusi pipa dari perusahaan pelat merah PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) Tbk.

“Harapannya 10 Desember sudah bisa turun. Dari toll fee pertamina dan biaya distribusi PGN. Dan awal Januari bagian penerimaan negara turun sehingga harga gas di Sumut lebih kompetitif. Tim kami akan sisir lebih detil di medan,” kata Wiratmaja.

Pemerintah dalam pekan ini tengah intensif membahas masalah harga gas di Sumatera Utara yang mencapai US$ 13-14 per MMBTU. Dengan skema yang sedang dibicarakan, diharapkan harga gas dapat diturunkan US$ 2,5 per MMBTU.

Wiratmaja mengatakan, Pemerintah sedang memformulasikan agar harga di Sumut dapat diturunkan, mulai dari hulu, transmisi hingga distribusi serta pajak yang berlapis-lapis. Pihaknya telah meminta Pertamina dan PGN untuk melakukan efisiensi. Sementara Pemerintah juga menurunkan bagian Pemerintah agar harganya menjadi maksimal US$ 6 per MMBTU dan menyederhanakan pajak. [ipe]